Related Posts
-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Bagi Instansi Pemerintah
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Bagi Instansi Pemerintah Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya). Mengacu pada Pasal 9 PMK Nomor 59 Tahun 2022 terkait objek pajak pada pajak penghasilan pasal …
-
Cermati Perbedaan Formulir SPT Orang Pribadi
Cermati Perbedaan Formulir SPT Orang Pribadi Apa itu Surat Pemberitahuan? Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Segala informasi yang tertera dalam SPT harus diisi dengan benar, lengkap, …
-
CERMATI PERBEDAAN FORMULIR SPT ORANG PRIBADI
CERMATI PERBEDAAN FORMULIR SPT ORANG PRIBADI Apa itu Surat Pemberitahuan? Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Segala informasi yang tertera dalam SPT harus diisi dengan benar, lengkap, …
-
INI DIA TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
INI DIA TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Apa Itu Penghapusan NPWP? Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kondisi Wajib Pajak yang pastinya …
-
Jasa Pendidikan dihapuskan dari kelompok negative list dalam UU HPP: Jasa Pendidikan kena PPN 11%? Simak ketentuannya
Jasa Pendidikan dihapuskan dari kelompok negative list dalam UU HPP: Jasa Pendidikan kena PPN 11%? Simak ketentuannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) resmi diundangkan pada 29 Oktober 2021. Ketentuan mengenai PPN atas Jasa Pendidikan yang sebelumnya termasuk dalam kategori negative list kini dihapuskan dalam UU HPP. Lantas, apakah Jasa …